Penyuluh Kehutanan: Pembinaan Kelompok Tani Hutan

Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan.

KTH memiliki fungsi sebagai media:

a. Pembelajaran masyarakat;

b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

c. Pemecahan permasalahan;

d. Kerja sama dan gotong royong;

e. Pengembangan usaha produktif, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan;

f. Peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan.

Ketentuan pembentukan KTH :

Ø Keanggotaan KTH paling sedikit 15 (lima belas) orang;

Ø Terdapat unsur Pelaku Utama yang berdomisili dalam 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);

Ø Melakukan kegiatan dibidang kehutanan.

Kegiatan dibidang kehutanan terdiri dalam bentuk:

a. Hutan Rakyat (HR);

b. Pembibitan tanaman kehutanan;

c. Penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kehutanan;

d. Agroforestry/agrosilvopasture/agrosilvofishery;

e. Pemanfaatan jasa lingkungan;

f. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;

g. Pemungutan hasil hutan bukan kayu;

h. Konservasi tanah dan air;

i. Perlindungan dan konservasi alam.

· Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut GAPOKTANHUT adalah gabungan dari beberapa KTH untuk meningkatkan usaha.

· Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

· Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

· Pendamping adalah Penyuluh Kehutanan dan pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan kegiatan pembangunan kehutanan sesuai dengan kompetensinya.

· Pelaku Utama adalah masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan, petani beserta keluarga intinya.

· Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan dan yang berkaitan dengan bidang kehutanan.

· Hutan Rakyat yang selanjutnya disingkat HR adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

KUNCI SUKSES KELOMPOK TANI HUTAN

1. Keberhasilan aspek kelola kelembagaan dilakukan melalui kegiatan :

a. Pembagian tugas, peran, tanggung jawab dan wewenang setiap pengurus KTH;

b. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan/atau aturan kelompok;

c. Penyusunan kelengkapan administrasi kelompok;

d. Pembuatan rencana kegiatan KTH;

e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia KTH;

f. Peningkatan kepedulian sosial, semangat kebersamaan, gotong royong, kejujuran, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kelompok;

g. Pembentukan kader dan regenerasi kepemimpinan dalam kelompok;

h. Penyusunan laporan kemajuan KTH setiap akhir tahun.

2. Keberhasilan aspek kelola kawasan dilakukan melalui kegiatan :

a. Pemahaman terhadap batas wilayah kelola;

b. Paktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi (penanaman lahan kritis/kosong/tidak produktif, turus jalan, kanan kiri sungai);

c. Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi;

d. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam pelestarian hutan dan konservasi sumber daya alam;

e. Pencapaian pengelolaan hutan lestari yang antara lain perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari.

3. Keberhasilan aspek kelola usaha dilakukan melalui kegiatan :

a. Penyusunan rencana dan analisis usaha bidang kehutanan;

b. Penguatan manajemen usaha tani;

c. Pengembangan diversifikasi usaha produktif kehutanan lainnya;